MEDAN, sumut.wartaglobal.id - Di tengah pembahasan kenaikan upah oleh Dewan Pengupahan yang diharapkan mampu mendongkrak taraf hidup kaum pekerja, Serikat Buruh (SB) Karisma Sumatera Utara (Sumut) bersama Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) MADANI secara resmi mengangkat perselisihan ketenagakerjaan krusial terkait penerapan Upah Minimum Kota (UMK) dan pemenuhan hak normatif buruh senior.
Ketua SB Karisma Sumut, Awaluddin Pane, menyoroti celah regulasi struktur upah yang kerap dimanfaatkan pengusaha sehingga merugikan pekerja yang telah berkeluarga dan memiliki masa kerja di atas satu tahun.
SB Karisma Sumut mengungkapkan fakta lapangan di mana salah satu perusahaan kedapatan tidak menaikkan Upah Pokok maupun Tunjangan Tetap pekerja selama dua tahun berturut-turut (2025–2026).
Sebagai gambaran konkret, berikut adalah perbandingan antara struktur upah di perusahaan tersebut dengan standar UMK daerah yang berlaku:
Komponen Upah Kondisi Riil Perusahaan Standar UMK Daerah Status Hukum / Analisis
Upah Pokok Rp 2.150.015 — Di bawah nominal UMK secara mandiri.
Tunjangan Tetap Rp 1.250.000 — Digunakan sebagai penambah nilai kumulatif.
Total Pendapatan Rp 3.400.015 Rp 3.367.000 Lolos Administratif (Lebih tinggi Rp 33.015 dari UMK daerah).
"Secara hukum, pekerja memang tidak bisa menuntut Upah Pokok Rp 2,15 juta itu disamakan langsung dengan UMK Rp 3,367.000 karena aturan menyatakan UMK adalah hasil akumulasi Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.
Namun, sangat tidak adil jika upah pekerja yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun dan memiliki tanggung jawab keluarga terus dibuat stagnan hanya karena totalnya secara administratif sudah berada sedikit di atas UMK," jelas Awaluddin Pane, Senin (9/11).
Ia mengingatkan bahwa UMK sejatinya hanya berlaku sebagai jaring pengaman untuk pekerja dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun.
Ketum PPMI MADANI: Jangan Ragu, UU Nomor 27 Tahun 2026 Harus Jadi Payung Hukum Nyata Pekerja
Menanggapi fenomena siasat administratif ini, Ketua Umum PPMI MADANI, Bung Faisal Siregar, memberikan tanggapan keras dan menaruh harapan besar pada penegakan hukum ketenagakerjaan yang baru.
Momentum perselisihan ini dinilai sangat krusial mengingat pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026.
Bung Faisal Siregar menegaskan bahwa dengan lahirnya kodifikasi hukum baru ini, pemerintah daerah tidak memiliki alasan lagi untuk ragu atau menutup mata terhadap pelanggaran hak normatif buruh di lapangan.
"Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 ini, kami sangat berharap kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar tidak ada keraguan lagi dalam mengimplementasikan jalannya aturan ketenagakerjaan tersebut di lapangan. Aturan ini harus benar-benar diwujudkan sebagai payung hukum yang nyata bagi para pekerja, sesuai dengan namanya yaitu 'Perlindungan Ketenagakerjaan'. Jangan sampai regulasi ini hanya menjadi macan kertas sementara buruh di bawah terus dipermainkan oleh celah-celah administratif," tegas Bung Faisal Siregar.
Bung Faisal juga menambahkan bahwa esensi dari perlindungan adalah tindakan aktif dari negara.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut beserta Dinas Ketenagakerjaan harus proaktif melakukan pengawasan ketat dan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang mengabaikan struktur skala upah dan membiarkan kesejahteraan pekerja seniornya jalan di tempat.
Melalui rilis bersama ini, SB Karisma Sumut dan PPMI MADANI menyerukan kepada seluruh serikat pekerja/serikat buruh di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan, mengawal ketat pembahasan Dewan Pengupahan, serta menjadikan momentum UU Nomor 27 Tahun 2026 ini sebagai basis perjuangan hukum yang kuat untuk mendongkrak kesejahteraan riil buruh dan keluarganya. (AP)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
