
MEDAN, sumut.wartaglobal.id - Aktivis Buruh sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut), Willy Agus Utomo, mengeritik tajam pernyataan Menko Bidang Kemaritinan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan " Pemerintah Jangan Terlalu Diatur Organisasi Buruh Tentang Kenaikan Upah", menurut Willy pernyataan tersebut adalah Kontroversial dan dapat menimbulkan kemrahaan kaum buruh Indonesia yang saat ini masih jauh dari keadilan dan kesejahteraan.
"Pernyataan Luhut sangat Tendensius dan Kontroversial, dia menunjukan dirinya bukan sebagai Pemerintah tapi pengusaha yang punya kepentingan lain, ini bisa membuat kondisi perburuhan tidak kondusif akibat pernyataan dia sebagai menteri di kabinet Prabowo," tegas Willy Agus Utomo yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh kepada Wartawan di Medan, Jum'at, (17/10).
Seharusnya kata Willy, sebagai menteri harusnya dalam bersikap netral kepada rakyatnya, tidak berpihak kepada suatu kelompok atau golongan manapun, Willy juga sangat menyangkan statmen Luhut yang menyakiti hati kaum buruh Indonesia.
"Kalau statmen seperti itu, artinya ia sebagai menteri bisa dikatakan hanya mendengar suara kaum pengusaha atau kapitalis yang memang mau untuk sebesar besarnya dan mengeluarkan biaya sekecilnya diantaranya upah buruh agar murah terus di Indonesia,' ungkap Willy.
Willy juga menduga statmen Luhut ini pastinya mewakili kepentingan penguasaha yang tidak mau buruh Indonesia sejahtera, padahal Presiden Prabowo tidak pernah memiliki program yang tidak mementingkan rakyat kecil khususnya kaum buruh.
"Apa keterganguan Luhut jika upah buruh layak, berarti dia tidak mewujudkan cita cita program pak Prabowo yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," ketua Willy.
Willy menambahkan, Luhut selama ini memang dianggap rakyat tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat kecil selama ia menjabat sebagai menteri, dan statmen dia selalu kontroversial di tengah tengah masyarakat Indonesia.
"Sudah seharusnya Menteri yang seperti ini dapat diganti oleh Presiden Prabowo, agar tidak buat gaduh negara ini, yang saat ini sedang tidak baik - baik saja," pungkasnya.(F5/Tim)
KALI DIBACA