
MEDAN, sumut.wartaglobal.id - Kebijakan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) oleh lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UUPK) menuai sorotan tajam dari kalangan serikat buruh di Sumatera Utara.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Buruh Karisma (SB Karisma) Sumatera Utara, Awaluddin Pane, bersama Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Pekerja Madani Indonesia (PPMI MADANI), Faisal Siregar, menilai kebijakan tersebut menyimpan dilema besar bagi nasib pekerja di lapangan.
Awaluddin Pane mengungkapkan, di satu sisi pekerja memang membutuhkan jaminan kepastian pembayaran pesangon. Selama ini, banyak buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa menghadapi proses tawar-menawar yang merugikan, bahkan harus menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) selama bertahun-tahun demi mendapatkan hak normatifnya.
"Di lapangan, banyak buruh yang di-PHK dibuat lelah oleh proses hukum yang memakan waktu tiga sampai empat tahun hingga haknya tidak kunjung dibayar. Namun, memusatkan dana cadangan pesangon ke lembaga pemerintah juga memicu kekhawatiran besar karena publik masih dibayangi krisis kepercayaan akibat berbagai kasus pengelolaan dana publik di masa lalu," ujar Awaluddin di Medan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya agar dana yang dikumpulkan dari hak pekerja tidak disalahgunakan untuk menambal proyek negara atau ditempatkan pada instrumen investasi berisiko tinggi.
Senada dengan Awaluddin Pane , Ketua DPP PPMI MADANI, Faisal Siregar, menegaskan bahwa negara tidak boleh sekadar memindahkan risiko dari pengusaha ke birokrasi pemerintah yang berbelit. Ia menyoroti pentingnya kemudahan akses dan kejelasan mekanisme pencairan agar pekerja tidak kembali dipersulit saat mengurus.
"Jangan sampai niat melindungi pekerja justru melahirkan birokrasi baru yang menyulitkan buruh saat terjadi PHK. Kami mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UUPK nanti mewajibkan sistem pencairan otomatis, transparansi saldo secara real-time bagi pekerja, serta pelibatan unsur serikat pekerja dalam dewan pengawas pengelola dana," tegas Faisal.
Lebih lanjut, SB Karisma Sumut dan PPMI MADANI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan skema rekening khusus (escrow account) atas nama masing-masing pekerja di perbankan nasional yang diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan skema tersebut, dana pesangon dipastikan aman dari intervensi politik, tidak dapat ditarik sepihak oleh perusahaan maupun pemerintah, dan siap dicairkan seketika saat pekerja mengalami PHK. Dan saat ini untuk Pencarian BPJS Ketenagakerjaan JHT harus banyak syarat dan ketentuannya dan menunggu 1 atau 2 bulan baru bisa dicairkan. Jaminan Pensiun dengan umur 59 tahun baru bisa dicairkan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP juga cukup sulit syarat dan ketentuan. Inilah yang menjadi catatan kami dari Serikat Buruh Karisma Sumut dan Serikat Pekerja PPMI MADANI. (AP)




.jpg)