Diduga Tabrak Lari, Mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan Dikemudikan Anak di Bawah Umur, Publik Sumut Geram
MEDAN – wartaglobalsumut.id | Masyarakat Sumatera Utara kembali digegerkan oleh beredarnya video viral yang memperlihatkan sebuah mobil dinas milik Propam Polres Tapanuli Selatan diduga terlibat dalam insiden tabrak lari, Minggu, 6 Juli 2025. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Pandu, simpang Jalan Semarang, Kota Medan.
Dalam video yang tersebar luas di media sosial, tampak jelas aksi kejar-kejaran antara kendaraan korban dengan mobil dinas polisi. Kejadian menjadi semakin mencengangkan setelah kendaraan berhasil dihentikan dan diketahui bahwa pengemudi mobil dinas tersebut adalah seorang anak di bawah umur, yang saat itu didampingi seorang teman wanitanya.
Korban, yang merasa dirugikan akibat insiden tersebut, tampak meluapkan kemarahannya. Ia menilai bahwa mobil dinas milik institusi hukum telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan tanggung jawab.
Kejadian ini langsung menyulut kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari Muhammad Zulfahri Tanjung, aktivis sosial asal Sumatera Utara yang dikenal vokal dalam isu pengawasan fasilitas negara.
> “Ini adalah bentuk penyalahgunaan kendaraan dinas yang sangat tidak bisa ditoleransi. Bagaimana mungkin mobil resmi kepolisian bisa berada di tangan anak di bawah umur? Ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal,” ujarnya saat diwawancarai wartaglobalsumut.id.
Zulfahri menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang hanya boleh digunakan oleh personel yang memiliki wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku.
> “Ini bukan hanya soal etika, tapi juga hukum. Mengendarai mobil dinas tanpa izin, apalagi oleh anak di bawah umur, termasuk pelanggaran berat yang harus ditindak tegas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyalahgunaan seperti ini bisa berdampak buruk terhadap citra institusi dan membuka celah bagi pelanggaran hukum lainnya, seperti arogansi jalanan, manipulasi identitas, hingga potensi kriminalitas.
> “Kalau masyarakat tidak bisa membedakan mana kendaraan resmi yang sah digunakan dan mana yang disalahgunakan, kepercayaan terhadap institusi akan runtuh. Ini serius,” tambah Zulfahri.
Ia juga mengimbau masyarakat Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam jika menemukan penyalahgunaan kendaraan dinas, baik milik Polri, TNI, maupun instansi pemerintah lainnya.
> “Laporkan ke pihak yang berwenang. Fasilitas negara bukan untuk disalahgunakan. Masyarakat berhak tahu dan ikut menjaga akuntabilitas,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini dirilis, pihak Polres Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait bagaimana kendaraan dinas tersebut bisa berada di tangan anak di bawah umur.
wartaglobalsumut.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan informasi yang akurat disampaikan kepada publik. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap aset negara tidak boleh longgar, demi menjaga kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat.
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
