Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menjadi sorotan pada 2026

Kenaikan angka PHK Indonesia ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, hingga konflik geopolitik dunia seperti perang di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok dan biaya produksi industri. Akibatnya, banyak perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk mengurangi jumlah pekerja/buruh.

Di Sumatera Utara Kususnya Kabupaten Langkat di Perusahaan Perkebunan PT. Karimun Aromatics telah mem PHK beberapa pekerja. Hal ini sesuai Surat Keputusan dari Pusat Jakarta dalam hal Efesiensi. Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) ini menambah pengangguran di Sumatera Utara Kususnya Kabupaten Langkat.

Awaluddin Pane Ketua DPW SB Karisma dalam keterangan tertulisnya kepada Media ini , mengatakan bahwa hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Langkat harus bertanggung jawab didalam kehidupan pekerja yang Ter PHK ini .Mereka itu masih ada tanggungan seperti anak dan istri yang harus mereka biayai ungkap Awaluddin Pane.

Saya akan menyurati Presiden Republik Indonesia dan Menaker RI serta Gubernur Sumut untuk meminta bantuan didalam kehidupan Pekerja yang Ter PHK ini oleh PT . Karimun Aromatics dan jajaran lainnya termasuk Ketua DPRD SUMUT sebagai fungsi pengawasan. Dan tidak menutup kemungkinan menggelar Aksi unjuk rasa agar Pemerintah lebih fokus melihat kebawah kepada Pekerja / Buruh yg Ter PHK, ujar Awaluddin Pane.

Sampai saat ini kasus PHK karena dengan alasan Efisiensi ini masih berjalan dengan alot di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumut.

Namun yang sangat disayangkan disamping itu terjadi Union busting ada beberapa Pengurus Serikat Pekerja / Buruh yang turut Ter PHK di karenakan Efisiensi tersebut. (AP)