
MEDAN, sumut.wartaglobal.id - Praktik penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak berulang kembali menjadi sorotan tajam di Kota Medan, Sumatera Utara.
Seorang pekerja di salah satu swalayan di Medan terpaksa kehilangan mata pencahariannya setelah pihak perusahaan memutus hubungan kerjanya pada pertengahan November 2026, hanya berjarak sekitar satu bulan menjelang perayaan Hari Raya Natal.
Ironisnya, pemutusan kontrak tersebut terjadi setelah pekerja yang bersangkutan menjalani tiga kali kontrak berturut-turut dengan durasi masing-masing tiga bulan (total masa kerja sembilan bulan).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerja beragama Kristen tersebut awalnya dikontrak selama tiga bulan. Setelah masa kontrak pertama berakhir, perusahaan kembali menyodorkan kontrak baru berdurasi tiga bulan, hingga berlanjut ke kontrak ketiga dengan skema durasi yang sama. Namun, memasuki bulan November 2026—tepatnya tanggal 12 November—pekerja tersebut tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja dengan alasan masa PKWT-nya telah selesai.
Kondisi ini menimbulkan dampak finansial yang sangat berat bagi pekerja. Pasalnya, pemutusan kontrak pada pertengahan November membuat pekerja tersebut kehilangan hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang jatuh pada Hari Raya Natal, 25 Desember 2026 mendatang.
Merujuk pada ketentuan ketenagakerjaan (Permenaker Nomor 6 Tahun 2016), pekerja dengan status PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan memang tidak berhak atas THR. Bahkan bagi pekerja tetap (PKWTT) sekalipun, hak THR hanya berlaku apabila pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dalam rentang waktu maksimal 30 hari sebelum hari raya. Dengan pemutusan pada 12 November 2026 (berjarak 43 hari sebelum Natal), hak THR pekerja tersebut otomatis gugur.
Tanggapan Ketua DPW Serikat Buruh Karisma Sumut
Menanggapi kasus ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Buruh Karisma Sumatera Utara, Awaluddin Pane, menyayangkan praktik pemutusan kontrak berulang menjelang hari raya keagamaan tersebut.
Ia menilai peristiwa ini merupakan ujian nyata bagi penegakan aturan ketenagakerjaan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru saja diundangkan pada 28 Oktober 2026 lalu.
Menurut Awaluddin Pane, praktik kontrak tiga bulanan secara berulang untuk pekerja operasional swalayan jelas bertentangan dengan semangat dan aturan dalam UU 27/2026.
"Pekerjaan operasional harian di sektor ritel seperti swalayan—mulai dari kasir, pramuniaga, hingga staf gudang—adalah pekerjaan yang sifatnya tetap, rutin, dan terus-menerus. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026, PKWT hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau sekali selesai.
Jadi, mempekerjakan karyawan swalayan dengan sistem kontrak tiga bulan berulang-ulang adalah pelanggaran terhadap ketentuan jenis pekerjaan," tegas Awaluddin Pane saat dimintai tanggapannya di Medan.
Lebih lanjut, Awaluddin memaparkan sejumlah perlindungan krusial dalam UU 27/2026 yang seharusnya didapatkan oleh pekerja tersebut:
1. Beralih Menjadi Karyawan Tetap (PKWTT) Demi Hukum: Ketidakpatuhan pengusaha terhadap ketentuan jenis pekerjaan dan batas perpanjangan PKWT mengakibatkan status hubungan kerja berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.
2. Batas Perpanjangan dan Pemberitahuan: Undang-undang baru ini membatasi perpanjangan PKWT maksimal sebanyak dua kali, serta mewajibkan perusahaan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.
3. Kewajiban Uang Kompensasi: Mengacu pada Pasal 88 UU 27/2026, setiap kali jangka waktu PKWT berakhir, pengusaha wajib membayarkan uang kompensasi kepada pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Untuk total masa kerja sembilan bulan dengan upah Rp4,5 juta per bulan, pekerja berhak atas uang kompensasi sebesar Rp3.375.000.
4. Sanksi Tegas bagi Perusahaan: Pasal 89 UU 27/2026 mengatur bahwa perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran uang kompensasi dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga penghentian sementara kegiatan usaha.
"Kami mendesak pihak manajemen swalayan agar tidak lepas tangan dan segera memenuhi seluruh hak pekerja sesuai amanat UU 27/2026. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara harus proaktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ritel yang masih mengakali aturan kontrak demi menghindari kewajiban pembayaran THR dan pesangon serta hal ini akan dibawakan kemeja bedah kasus bersama Serikat Pekerja Buruh lainnya serta Ormas Kemasyarakatan yg peduli Pekerja Buruh,"pungkas Awaluddin Pane. (AP)




.jpg)